Pemilukada Karo akan digugat di MK

Penghitungan suara di salah satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabanjahe. (KAROPress/Adhif)

BERASTAGI (KAROPress)

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Karo dinilai sarat dengan kecurangan. Untuk itu, Tim Delapan berencana membawa permasalahan tersebut ke tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Kita akan membawa masalah ini ke MK karena Panwaslu tidak dapat menyelesaikannya, ujar juru bicara tim delapan, Abednego Sembiring, kepada KAROPress di Kabanjahe, Selasa (02/11/2010).

Tim Delapan merupakan gabungan delapan calon Bupati-Wakil Bupati Karo peserta Pemilukada lalu, yaitu Riemenda Jamin Ginting-Aksi Bangun, Sumbul SembiringPaham Ginting, Roberto SinuhajiFirman Amin Kaban, Abednego SembiringSanuasi Surbakti, Nabari GintingPaulus Sitepu Petrus SitepuKornalius Tarigan, Ramli PurbaRoni Barus dan Andy Natanael ManikFahkry Samadin Tarigan.

Abednego menambahkan, dalam waktu dekat, mereka akan menggugat hasil Pemilukada yang digelar Rabu (27/10) lalu itu. Karena menurutnya, Panwaslu kerapkali menghindar dan tidak berani mengambil sikap.
Panwaslu tidak berani mengambil sikap. Setiap ditanya, selalu melemparkannya ke kepolisian. Untuk itu, kita akan gugat ke MK sebelum batas waktu yang ditetapkan Undang-Undang, katanya.

Menurutnya, permasalahan yang timbul, hingga terjadinya bentrok fisik antara warga dan kepolisian, Senin (1/11) lalu, juga merupakan akibat ketidaktegasan dari Panwaslu Karo dalam menyelesaikan laporan-laporan kecurangan saat Pemilukada digelar.

Padahal, imbuhnya, tim delapan sendiri sudah mengajukan sedikitnya 70 pengaduan ke Panwaslu Karo. Diantaranya, mengenai maraknya money politic, penemuan 2459 lembar formulir C6 dan kartu pemilih di Kelurahan Lau Cimba hingga ulah oknum yang memberikan suaranya lebih dari satu kali.

Namun, baru dua laporan yang ditanggapi dan diproses di Polres Karo. Alasan mereka karena Panwaslu kekurangan personil. Seharusnya Panwaslu bersikap dewasa, tukasnya.

Atas temuan itu, Tim Delapan menilai pelaksanaan Pilkada Kabupaten Karo cacat hukum dan menuding penyelenggara Pilkada di daerah itu mulai dari tingkat KPUD Karo, PPK, PPS diduga tidak melakukan tugasnya dengan baik.

Bahkan, Panwaslu Karo yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah justru dinilai lamban dan kurang tegas dalam menindak pelanggaran Pilkada, sehingga merugikan para calon bupati-wakil bupati Karo yang berkompetisi.

Untuk itu, kami bersatu untuk menggugat hasil Pemilukada ini ke Mahkamah Konstitusi dibekali bukti-bukti yang sudah kami persiapkan,pungkasnya. (kp/adm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: