Masalah Pemilukada Karo selesaikan di MK !

Kabanjahe (KAROPress)

Anggota DPRD Sumut, Richard Eddy M Lingga, menghimbau pihak yang merasa dirugikan dalam Pemilukada Kabupaten Karo untuk menyelesaikannya lewat jalur hukum seperti membawanya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan cara memaksakan kehendak, apalagi dengan cara anarkis.

Pihak yang merasa dirugikan, berikan bukti dan saksi-saksi, laporkan ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada pelanggaran pidana laporkan ke polisi (Polres Karo). Bukan dengan memaksakan kehendak dan bertindak anarkis, ujar Richard, di Kabanjahe, Selasa (02/11/2010).

Richard yang juga Sekretaris Korda Partai Golkar wilayah Karo, Dairi dan Pakpak Bharat ini sangat menyayangkan bentrokan yang terjadi di Berastagi, kemarin, yang mengakibatkan jatuhnya korban luka-luka, rusaknya fasilitas umum, disamping menimbulkan kerugian material dan terganggunya aktifitas masyarakat.

Saya benar-benar tak menduga insiden berdarah itu bisa terjadi. Karena selama ini orang Karo dikenal dengan budaya Arih-Arih (musyawarah), sopan, ramah dan taat hukum. Kalau ada pelanggaran atau ada hal yang merugikan pihak tertentu, kumpulkan data, bukti dan saksi, laporkan ke MK untuk memutuskannya, tukasnya.

Senada dengan Richard, Wakil ketua DPRD Karo, Ferinta Purba, menambahkan, bahwa semua pasangan calon bupati-wakil bupati Karo adalah putra-putri terbaik Karo yang taat dan mengerti hukum.

Kalau ada pelanggaran atau merasa merugikan, laporkan ke MK. Bukan dengan memaksakan kehendak, apalagi sampai anarkis yang menimbulkan korban dan kerugian material, pungkasnya. (kp/adm)

One Response to Masalah Pemilukada Karo selesaikan di MK !

  1. jhon says:

    Menanggapi pernyataan anggota DPRD sumut di atas :Bukan masyarakat yang tidak mau melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika berlangsungnya PEMILUKADA karo. seharusnya anda selaku wakil rakyat lah yang selayaknya mendampingi masyarakat, jangan justru menyalahkan rakyat tersebut.
    bukti-bukti yang diperoleh sudah banyak. permasalahan sekarang kita harus mengetahui kapasitas masyarakat yang secara mayoritas belum mengetahui prosedur-prosedur secara menyeluruh dalam mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini sesuai jalur hukum. dan ketika masyarakat yang secara minoritas mengetahui sesuai jalur hukum mencoba untuk mengatasi nya selalu di kesampingkan dengan alih-alih ada kepentingan perseorangan maupun kelompok.dan sampai pada garis akhirnya masyarakat di katakan telah “terprovokasi”.itulah ilmu selamat bagi institusi-institusi terkait yang seharusnya bertanggung jawab penuh.
    Bahkan di jaman sekarang ini, Mahasiswa selaku agent of change dan sosial control sekalipun tidak lagi di pedulikan.
    itulah sebagai dasar penilaian birokrasi di negara kita ini.
    salam mahasiswa…!!!
    hidup rakyat….!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: