Mantan Direktur RSU Kabanjahe dituntut 7 tahun penjara

Kabanjahe (KAROPress)

Mantan Direktur RSU Kabanjahe, SG, dituntut 7 tahun penjara di PN Kabanjahe, Rabu (08/09/2010) terkait dugaan korupsi penggunaan anggaran alat-alat kesehatan (Alkes) dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) di RSU Kabanjahe senilai Rp 1.414.100.000 dari dana APBD Karo TA 2008.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga mengenakan denda kepada terdakwa sebesar Rp 300 juta subsider 4 bulan kurungan, membayar uang pengganti secara bersama-sama secara khusus kepada SG sebesar Rp 173.030.840 subsider 3 tahun dan 6 bulan penjara dan membayar ongkos perkara Rp 10 ribu.

Pembacaan tuntutan dalam persidangan itu disampaikan JPU, S Lumbangaol yang dipimpin majelis hakim, Yohanes Priyana didampingi David Panggabean dan Jesael Manullang.

Menurut JPU, pengadaan proyek itu dalam penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilaksanakan sebagai mana diatur dalam ketentuan pasal 13 ayat 1 Keputusan Presiden No 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pasalnya, SG selaku Direktur RSU Kabanjahe dan pengguna anggaran dalam proyek tersebut bersama dua terdakwa lainnya berkas terpisah masing-masing berinisial berinisial F br B selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PH selaku rekanan CV ABP melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp 519.092.522.

Dalam pengadaan proyek itu, imbuhnya, SG selaku Direktur RSU Kabanjahe dan sebagai pengelola anggaran dalam proyek tersebut memerintahkan ataupun mengarahkan panitia untuk menemui terdakwa PH, berkas terpisah, selaku kontraktor yang bergerak dalam bidang alat-alat kesehatan sering berhubungan dengan SG untuk menawarkan alat-alat kesehatan dan IGD untuk bekerja sama dalam menyusun perkiraan harga sendiri .

Padahal, SG sesuai tugas dan fungsinya sebagai pengelola anggaran, tidak boleh mencampuri tugas panitia pengadaan dalam pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), seharusnya terdakwa dr SG bertugas mengawasi pelaksanaan proyek tersebut.

Lebih lanjut dikatakan JPU, kepada para terdakwa dikenakan pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. (kp/reg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: