DPRD Karo : SK 44 Menhut hambat pembangunan ekonomi rakyat

Kabanjahe (KAROPress)

DPRD Karo mendesak Menteri Kehutanan meninjau kembali SK Menhut Nomor : SK. 44/Menhut-II/2005 tentang Penunjukan Kawasan Hutan Register di Provinsi Sumatera Utara, yang menyebabkan 75 dari 262 desa yang tersebar di Karo berada di kawasan hutan lindung dengan luas areal 128.820 ha.

Padahal, sebelum SK tersebut terbit, hanya 89.867 ha yang terkena kawasan hutan lindung, ujar Wakil Ketua DPRD Karo, Ferianta Purba, di Kabanjahe, Kamis (19/08/2010).

Menurutnya, perluasan hutan di Karo dapat menghambat pembangunan ekonomi rakyat. Penurunan luas hutan di daerah ini umumnya terjadi karena pertambahan pertumbuhan penduduk sehingga kebutuhan masyarakat terhadap pemukiman dan pertanian sebagai mata pencaharian, semakin meningkat.

Kebijakan pemerintah menerbitkan dan penetapan SK 44 Menhut tahun 2005, imbuhnya, merupakan satu tantangan bagi penduduk setempat yang sudah lama menguasai dan mengelola lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian sehingga penetapan SK 44 Menhut berpotensi menambah angka kemiskinan di Karo.

Program penanganan hutan dalam pelestarian lingkungan hidup memang bagus, tetapi penarikan lahan produktif yang selama ini sudah dikelola masyarakat kemudian ditetapkan menjadi kawasan hutan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat teruama bagi warga pemukiman di 75 desa di Karo, ujarnya.

Sebagai contoh, katanya, tanah yang sudah lama bersertifikat milik masyarakat menjadi bermasalah. Sehingga, bila pemilik tanah tersebut berkeinginan untuk menjualnya atau mengagunkannya ke bank menjadi terkendala. Artinya, pihak pembeli ataupun pihak bank akan meragukan keabsahannya.

Selain itu, investor yang berkeinginan menanamkan modalnya ke Karo untuk pengembangan di sektor pariwisata bakal terkendala dengan adanya SK 44 Menhut. Seperti kawasan pariwisata yang telah berdiri bangunan hotel berbintang dan fasilitas pelayanan pariwisata lainnya harus dibongkar karena masuk kawasan hutan.

DPRD Karo akan segera memanggil instansi terkait untuk meminta penjelasan seputar terbitnya SK Menhut itu dan langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan pihak terkait, agar jangan merugikan masyarakat yang berada di daerah terkena kawasan, pungkasnya. (kp/reg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: