KUA dan PPAS RAPBD Karo 2010 Rp 542 miliar

Kabanjahe (KAROpress)

Postur RAPBD Kabupaten Karo TA 2010 sebagai muatan naskah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) maupun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD TA 2010 khusus proyeksi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan maupun alokasi anggaran pada pendapatan TA 2009 sebesar Rp 520.36.724.327 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.914.118.000,-.

Sehingga, pada tahun anggaran 2010 menjadi Rp 523.950.842.327. Belanja pada TA 2009 sebesar Rp 655.106.029.870.04, mengalami penurunan sebesar Rp 112.817.029.870,04 sehingga pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 542.289.000.000.

Defisit pada tahun anggaran 2010 sebesar Rp 18.338.157.673 atau mengalami penurunan sebesar Rp 116.731.147.870.04 dari besaran defisit TA 2009 sebesar Rp 135.069.305.543,04, ujar Bupati Karo, DD Sinulingga, dalam penjelasan atas KUA dan PPAS RAPBD TA 2010 dalam Sidang Paripurna DPRD Karo, Kamis (13/08/09).

Menurut Bupati, adanya defisit pada tahun anggaran 2010 direncanakan ditutup dengan pembiayaan. Sementara untuk sumber penerimaan pembiayaan yang direncanakan untuk menutup defisit sebesar Rp 18.338.157.673 bersumber dari estimasi SILPA TA 2009 (unaudited).

Ditambahkannya, perlunya penyusunan KUA dan PPAS yang akomodatif dan adaptif. KUA dan PPAS yang akomadatif adalah KUA dan PPAS yang selaras dengan serangkaian perubahan regulasi terutama penerapan Permendagri nomor 59 tahun 2007 serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman 59 tahun 2007 serta Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman penyusunan APBD TA 2010.

Demikian juga perlunya penerapan manajemen kas yang hati-hati namun tetap memiliki fleksibilitas terkait dengan pelaksanaan new design transfer dana perimbangan ke daerah sesuai PMK nomor 04/PMK.07/2008 yang menjadi jangkardalam menata ulang hubungan keuangan pusat-daerah, katanya.

Bupati menambahkan terminologi dan nomenklatur belanja ke daerah yang selama ini digunakan dalam APBN sampai dengan tahun 2007 mulai tahun 2008 nomenklaturnya disesuaikan menjadi transfer ke daerah.

Inovasi terbaru tersebut, imbuhnya, sekaligus menjawab adanya tuntutanGood Corporate Governance melalui efisiensi dan efektifitas birokrasi serta transparansi dan efektifitas birokrasi serta transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintahanPusatdan Daerah yang lebih baik.

Termasuk konteks lingkungan strategi penyusunan RAPBD 2010 berupa krisis keuangan global dan implikasinya terhadap konstelasi ekonomi dalam negeri. Dengan mencermati konteks lingkungan strategis tersebut, penyusunan APBD TA 2010 harus memperhatikan dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya krisis keuangan global.

Untuk itu RAPBD 2010 harus memperhatikan pokok-pokok kebijakan penyusunan APBD TA 2010, katanya.

Rencananya, sidang Paripurna akan dilanjutkan, Selasa (18/8/), mendatang dengan nota pandangan anggota DPRD Karo yang mencerminkan fraksi atas nota pengantar yang disampaikan Bupati Karo. (reg)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: